Sebenarnya Indonesia Emas 2045 Mudah Diwujudkan, Asal Pejabatnya Bukan Boomer Kolot

Konsep “Indonesia Emas 2045” sudah resmi digembar-gemborkan pemerintah lewat RPJPN 2025–2045. Kementerian PPN/Bappenas bahkan sudah mengundangkan UU No.59/2024 untuk mewujudkan visi besar ini.

Singkatnya, pada 2045 nanti Indonesia ditargetkan jadi “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan” dengan tingkat kesejahteraan rakyat yang lebih baik dan merata, kualitas SDM yang lebih tinggi, serta ekonomi masuk lima besar dunia.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah “apakah kita mampu mewujudkannya?” “Atau ini hanya akan menjadi slogan untuk membakar semangat saja?”. Tentu perbincangan ini sangat menarik untuk kita kupas.

Visi Indonesia Emas 2045, dari mana asalnya?

Jadi, dari mana sih konsep “Indonesia Emas 2045” ini muncul? Sebenarnya itu bagian dari perencanaan jangka panjang nasional. Bappenas memaparkan bahwa RPJPN 2025–2045 disusun mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Pemerintah pusat juga sudah menyebut tujuan utama, yakni memanfaatkan bonus demografi untuk lonjakan ekonomi, memupuk SDM unggul, dan memastikan kemiskinan nyaris habis di 2045.

Namun, meski visi sudah terang benderang di atas kertas, pelaksanaannya kerap membuat saya meragukan keberhasilannya. Banyak program yang kedengarannya keren untuk “memenangkan” target 2045, tapi faktanya kurang nyambung dengan kebutuhan zaman.

Banyak program kurang tepat guna yang lamban dievaluasi

Pemerintah sejatinya sudah membuat berbagai rencana strategis untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Rencana strategis ini berbentuk program-program yang menyentuh berbagai sektor, mulai dari pendidikan, sosial, ekonomi, hingga kesehatan.

Kita ambil contoh program Makan Bergizi Gratis (MBG). Secara konsep, program ini ditujukan untuk memberikan gizi cukup bagi anak-anak mulai dari jenjang dasar sampai SMA/SMK. Logikanya memang benar, gizi yang baik akan meningkatkan kinerja otak dan kesehatan fisik generasi bangsa.

Namun di lapangan program MBG sama sekali belum pernah mendapatkan review serius terkait pelaksanaannya. Alih-alih meningkatkan kualitas gizi, masih ada kasus anak-anak keracunan akibat menu yang disajikan. Niat mulia pun buyar hanya karena kurangnya perencanaan matang dan minimnya evaluasi.

Kita semua paham, program ini bagus jika Indonesia benar-benar siap mengimplementasikannya. Pertanyaan yang muncul adalah “apakah Indonesia benar-benar siap?” Sampai sekarang, pertanyaan itu belum terjawab dengan jelas.

Apalagi, dengan anggaran ratusan triliun, pemerintah harus memangkas program lain bahkan berhutang demi MBG ini. Dari sisi penganggaran, terlihat jelas bahwa pemerintah memaksakan diri agar kelihatan “siap”, padahal kesiapan di lapangan masih jauh panggang dari api.

Masalahnya, MBG hanyalah satu contoh. Banyak program pemerintah lain yang nasibnya mirip, mulai dari kurang tepat guna, tidak dievaluasi dengan baik, sampai dijalankan hanya demi formalitas janji politik. 

Berbagai Potensi Masalah “Unpopuler” Perwujudan Indomesia Emas 2045

Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, pemerintah Indonesia tentu harus berani menyingkirkan masalah-masalah yang sering dianggap sepele, tapi justru krusial. Kalau menurut saya, salah satu masalah utama yang bisa menghambat mimpi ini adalah pejabatnya yang masih didominasi boomer kolot.

Dalam tulisan ini saya tidak bermaksud menyerang semua boomer. Banyak kok boomer yang visioner dan terbuka. Tapi mari kita jujur mengakui bahwa selera dan pola pikir mereka memang berbeda jauh dengan generasi milenial, Z, dan Alpha.

Boomer kolot yang kebetulan duduk di jabatan strategis biasanya cenderung menciptakan program dengan gaya lama. Program semacam ini sering kali hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tanpa tujuan yang jelas, apalagi terukur. Pola pikir jadul mereka jelas tidak cocok dengan perkembangan zaman yang semakin dinamis.

Kalau mau bukti, gampang saja. Coba lihat program di kota, kabupaten, bahkan desa masing-masing. Berapa banyak program pemerintah yang menurutmu benar-benar relevan dengan masalah sekarang? Pertanyaan sederhana ini bisa jadi ukuran seberapa besar masalahnya.

Memang, ada kabar baik bahwa pemerintah tidak pernah bekerja sendirian. Mereka sering menggandeng vendor swasta yang sudah berpengalaman untuk melaksanakan berbagai program. Vendor-vendor ini jelas membantu keberhasilan teknis di lapangan.

Namun, kabar buruknya, vendor hanya melaksanakan, bukan menentukan arah. Kalau pejabat yang menentukan arah masih kolot, ya programnya tetap saja nggak strategis. Akhirnya, meskipun vendor bekerja profesional, hasilnya tetap jauh dari relevan dengan kebutuhan zaman.

Penutup: kita sudah muak melihat boomer, tapi ya mau bagaimana lagi?

Pada akhirnya, cita-cita Indonesia Emas 2045 sebenarnya tidak sulit diwujudkan. Kita punya modal besar berupa bonus demografi, kekayaan alam, hingga kreativitas generasi muda yang sekarang sudah terbiasa hidup dalam ekosistem digital. Semua bahan-bahan untuk jadi negara maju itu ada, tinggal cara masaknya saja yang sering bikin gosong.

Masalahnya, kalau dapurnya masih diatur oleh pejabat boomer kolot dengan resep lawas, hasilnya jelas nggak akan sesuai harapan. Mereka masih sibuk pakai cara lama seperti banyak rapat, banyak anggaran, sedikit inovasi.

Idealnya, memang harus ada peremajaan kepemimpinan. Generasi muda diberi ruang menentukan arah, evaluasi jadi budaya, dan birokrasi dibuat lincah. Tapi, ya gimana… kita anak muda paling cuma bisa pasrah. Toh, kursi empuk itu masih didominasi boomer yang kolot, yang tiap periode cuma ganti jargon tapi kebijakannya tetep gitu-gitu aja.

Jadi, apakah Indonesia Emas 2045 akan terwujud? Bisa iya, bisa juga nggak. Yang jelas, selama boomer kolot masih berkuasa, kemungkinan besar “emas” itu cuma ada di brosur kampanye dan baliho pinggir jalan.

Skip to content